Govt to keep an eye on anti-Shiite movements 

The Jakarta Post, Jakarta Fri, 05/04/2012 

“We must also be very careful with this issue, because it may disturb our relations with countries like Iran, which has many citizens who follow the Shia teachings,” he said.

The deputy minister was responding to a query on the anti-Shiite sentiments in West Java and East Java.

In East Java, some Sunni ulema in Madura and other areas throughout the province had asked the local administration to endorse a regulation to limit the spreading of Shia Islam, arguing that the Shia teachings matched the 10 criteria for heresy issued by the Indonesian Ulema Council in 2007.

Last December, hundreds of people burned four houses, a musala (prayer house) and other facilities at a boarding school run by Tajul Muluk, a Shiite leader. Tajul is standing trial for blasphemy charges.

Meanwhile, in West Java, Sunni clerics have warned people against spreading Shiite teachings in the area.

Nasaruddin, a lecturer of Koranic interpretation, said that while all citizens were free to propose regulations from local administrations, bylaws should not contradict the Constitution.

Responding to complaints against the many bylaws restricting religious teachings, mainly those of the Ahmadiyah, the Home Ministry has said such regulations do not violate the Constitution or the regional autonomy law.

Contacted separately, Muslim scholar Komaruddin Hidayat, said that Shia followers have always been a part of the history of Islam, and that people debating their existence “had never studied history”.

“Shia followers in the past had contributed a lot to Islam in terms of knowledge. Therefore, Sunni ulema, particularly in Saudi Arabia, have never debated their existence,” he said.

He urged the government to protect the Shia followers from attacks, saying that the government must preserve interfaith harmony by avoiding bylaws that could destroy the nation’s unity.

Meanwhile, Nahdlatul Ulama (NU) executive board chairman Said Aqil Siradj, said that while Shiite teachings differed from mainstream Islam in Indonesia, the NU had never asked the government to ban Shia followers.

“The Prophet Muhammad told us that we must not fight each other regardless of our differences,” he told The Jakarta Post. (asa)

———-

Pemerintah Indonesia akan memantau kelompok-kelompok anti-Syiah di daerah Jawa Barat dan Jawa Timur dengan “sangat serius”, Wakil Menteri Agama Prof. DR. Nasaruddin Umar memperingatkan.

Nasaruddin mengatakan bahwa melarang mazhab Syiah akan menjadi “masalah yang sangat serius”, dengan alasan bahwa negara-negara Muslim, bahkan yang konservatif seperti Arab Saudi (sekali pun) tidak melarang (adanya) perbedaan mazhab.

“Kita juga harus berhati-hati dengan masalah ini, karena dapat mengganggu hubungan kita dengan negara-negara seperti Iran, yang mayoritas warganya memeluk Islam Syiah,” katanya dalam menanggapi sentimen anti-Syiah di Jawa Barat dan Jawa Timur.

Di Jawa Timur, beberapa ulama Sunni di Madura dan daerah lainnya di provinsi ini telah meminta pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan yang membatasi penyebaran Islam Syiah, dengan alasan bahwa sekte tersebut “cocok” dengan kriteria sesat yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2007.

Desember lalu, ratusan orang membakar empat rumah, masjid dan fasilitas lain di sebuah Pondok Pesantren yang dikelola oleh Tajul Muluk, pemimpin Syiah di Sampang. Tajul sendiri sekarang menghadapi persidangan atas tuduhan “penistaan agama”.

Di Jawa Barat, ulama Sunni telah memperingatkan masyarakat untuk “mencegah” penyebaran Syiah di daerah tersebut.

Nasaruddin, dosen tafsir al-Quran, mengatakan bahwa sementara semua warga negara bebas untuk mengusulkan peraturan untuk pemerintah daerah, selama usulan peraturan tidak bertentangan dengan konstitusi.

Menanggapi keluhan dari peraturan yang membatasi ajaran agama, terutama orang-orang dari sekte Ahmadiyah, Kementerian Dalam Negeri telah mengatakan mereka tidak melanggar konstitusi dan undang-undang otonomi daerah.

Dihubungi secara terpisah, akademisi Muslim Komaruddin Hidayat mengatakan bahwa pengikut Syiah selalu menjadi bagian dari sejarah Islam, dan (dia) mengatakan bahwa (jika ada) orang yang mempertanyakan keberadaan Syiah berarti orang itu “tidak pernah belajar sejarah”.

“Pengikut Syiah di masa lalu banyak memberikan kontribusi kepada Islam, terutama dalam hal ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, ulama Sunni, termasuk di Arab Saudi, tidak pernah memperdebatkan keberadaan mereka,” katanya.

Dia mendesak pemerintah untuk melindungi pengikut Syiah dari serangan apapun, dan mengatakan bahwa pemerintah harus menjaga kerukunan antar-iman dengan mencegah peraturan yang bisa menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) Said Aqil Siradj mengatakan bahwa sekalipun ajaran Syiah memiliki beberapa perbedaan dengan arus utama Islam di Indonesia, NU tidak akan pernah meminta pemerintah untuk melarang pengikut Syiah.

“Nabi Muhammad telah memperingatkan kita bahwa bagaimanapun juga kita tidak boleh bertengkar satu sama lain karena perbedaan-perbedaan kita,” kata Said kepada The Jakarta Post (Sabtu, 5 Mei 2012).